Ketua Aspekindo: Pengadaan Makan Minum RSUD Harus Ditender, Ini Aturannya

BULUKUMBA, CITRANEWS.COM – Pengadaan makan dan minum dalam instansi pemerintahan harus melalui tender atau lelang melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Itu jika nilai anggaran diatas Rp200 juta sehingga harus melalui proses kompetisi yang diikuti oleh penyedia jasa yang berkualifikasi.

Hal itu disampaikan, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa dan Konstruksi (Aspekindo) Bulukumba, H Iful, mengatakan setiap pengadaan barang dan jasa harus melalui proses lelang.

Berbeda halnya jika hanya pengadaan makan dan minum yang memang bisa dilakukan oleh PPK atau Kuasa Pengguna Anggaran di instansi terkait, itu jika nilai anggaranya dibawah Rp200 juta.

“Tapi kalau nilainya diatas Rp200 juta menurut peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, itu harus ditender,”jelasnya. Senin 9/05/2022.

Dikatakan tidak hanya pengadaan jasa konstruksi yang harus melalui lelang atau di UKPBJ, namun pengadaan makan dan minum juga termasuk didalamnya.

“Makan dan minum itu masuk jasa lainnya yang diatur dalam Perka LKPP Nomor 5 tahun 2021, atas perubahan Perka LKPP nomor 8 tahun 2018, diluar dari pedoman itu yah salah,”bebernya.

Terkait pengadaan makan dan minum di RSUD Sultan Daeng Radja, dikatakan H Iful menyalahi aturan.

“Itu anggaranya Rp350 juta, artinya harus di tender, ini kan tidak yah. Jadi proses awalnya memang kami duga salah, harusnya jika itu ditender jelas item-item menu makanannya apa apa saja,,”tambahnya

Dikatakan H Iful pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ bertujuan agar tercipta transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

“Seingat kami yah yang dulu-dulu itu pengadaan makan minum untuk bulan ramadan di RSUD itu ditender,”tukasnya.

Sementara itu, Sub Advokasi dan Pembinaan PBJ, UKPBJ, Oemar Djafar, mengaku jika memang untuk pengadan makan dan minum RSUD tidak melalui UKPBJ.

“Iye setahu saya tidak ada yang diproses di UKPBJ, kalau tidak salah itu anggaranya Rp300 juta,”singkatnya .

Terpisah, PLt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba, dr Rizal yang dikonfirmasi mengatakan, jika pihaknya sudah mengikuti prosedur pengajuan tender Unit Layanan Pengadaan (ULP).

” Kami laksanakan sesuai arahan dari pihak ULP untuk melaksanakannya melalui belanja harian saja,” kata dr Rizal.

dr Rizal mengaku melaksanakannya berdasarkan harga penawaran terendah.

“Bukan karena kepala seksi rumah tangga yang menentukan yee,” kata dr Rizal melalui pesan WhatsAppnya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, RSUD HA Sulthan Daeng Radja Bulukumba, Mansur membenarkan, jika proses pengadaan makan minum bagi petugas,  baik dokter,  perawat, radoigrafer, sampe pada security, portal dianggarkan Ro  350 juta.

Harga perkiraan sendiri sudah disusun dan disampaikan ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk tender atau lelang.

” Jadi sudah masuk proses tender, akhir maret oleh UKPBJ  dokumen pengadaan namun dikembalikan ke RSUD, untuk  disarankan untuk pengadaan harian langsung karena untuk penyediaan sahur pertama tinggal beberapa hari,” katanya.

Meski pengadaan langsung secara harian, kata Mansur, tapi harga tetap mengacu pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terendah yang sudah direview oleh Inspektorat Kabupaten (Itkab).(adp)

Leave a Reply